4 fungsi keimigrasian – Biro Jasa Pembuatan Paspor Kilat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

Istilah Keimigrasian dalam Bahasa Inggris

citrarajawijaya — Fri, 31 Aug 2018 16:59:24 +0000

Istilah Keimigrasian dalam Bahasa Inggris

Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) = Passport
Darinsuk (Pendaratan Izin masuk)   = Landing Inspection and Permission
Pelayanan Visa di atas alat angkut udara = Immigration on Board
VITAS (Visa Terbatas)   = Admission
VKSK (Visa Kunjungan Saat Kedatangan) = Visa on Arrival
BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat) = Short Visit Pass
Izin Singgah   = Transit Visa
Paspor Dinas   = Service Passport
Paspor Diplomatik   = Diplomatic Passport
Permanen Residen   = Permanent Resident
Visa Diplomatik = Diplomatic Visa
Visa Dinas    = Service Visa
Izin SInggah/ Visa singgah   = Transit Visa
Dokumen Imigrasi   = Immigration Document
Izin Berangkat   = Exit Permit
Pengawasan Perbatasan   = Border Control
Lintas Batas Darat   = Land Border Pass
Rumah Detensi Imigrasi   = Detention House
Pengawasan dan Penindakan = Immigration of Supervision and Enforcement
KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) = Temporary Stay Permit Card
KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) = Permanent Stay Permit Card
Buku Pengawasan Orang Asing (POA) = Immigration Control Book
Daftar Cekal   = Alert List
Kantor Imigrasi   = Immigration Office
Tempat Pemeriksaan Imigrasi   = Immigration Checkpoint
Dokumen Keimigrasian   = Immigration Document
Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) = Travel Document In Lieu of Passport
Penjamin   = Sponsor/ Guarantor
Penangkalan = Detterence

SUMBER : blogspot.com

The post Istilah Keimigrasian dalam Bahasa Inggris appeared first on Biro Jasa Pembuatan Paspor Kilat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

Pengertian Keimigrasian

citrarajawijaya — Fri, 31 Aug 2018 16:48:59 +0000

Pengertian Keimigrasian

Istilah Keimigrasian berasal dari kata imigrasi yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “immigratie” dan bahasa latin “immigratio”. Kata imigrasi terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu in yang artinya dalam dan migrasi yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa arti imigrasi adalah pemboyong orang-orang masuk ke suatu negeri. Dalam bahasa inggris, pengertian imigrasi adalah: imigration is the entrance into an alien country of person intending to take a part in the life of that country and to make it their more or les pemanent residence. yang artinya imigrasi adalah pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit banyak menjadikan negara itu untuk tempat berdiam atau menetap.

Pada hakikatnya emigrasi dan imigrasi ini menyangkut hal yang sama seperti dua sisi mata uang yang sama, yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika orang pindah kenegara lain, peristiwa ini di pandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin migratio yang berarti perpindahan orang dari satu tempat atau negara menuju ketempat negara lain.

Oxford dictionary of law juga memberikan definisi sebagai berikut : imigration is the act of entering a Country other than one’s native country with the intention of living there permanently.

Dari definisi ini dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, untuk tinggal menetap dan mencari nafkah disuatu tempat baru, oleh karena itu, orang asing bertamasya atau mengunjungi suatu konferensi internasional atau merupakan rombongan misi kesenian atau olahraga, atau juga menjadi diplomat tidak dapat disebut sebagai seorang imigran. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan :

Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

Dengan menggunakan pendekatan dramatikal (tata bahasa) dan pendekatan sematik (ilmu tentang arti kata) definisi keimigrasian dapat dijabarkan sebagai berikut :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu kata ikhwal diartikan hal, perihal. Dengan demikian, hal-ikhwal diartikan bebagai keadaan, peristiwa dan kejadian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalu-lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain, hilir-mudik, bolak-balik.

Dengan demikian, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar-masuk dan tinggal dari dan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Unsur pertama, peraturan lalu-lintas keluar masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negaraserta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau tempat keluar wilayah Indonesia (entry point).

Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah Negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar masuk wilayah Indonesia tidak melalui TPI, merupakan tindakan yang dapat dipidana.

Unsur kedua dari pengertian Keimigrasian Menurut Imam Santoso (2004: 20) yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini “pengawasan” adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol dan mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah di tentukan.

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) ketika pejabat Imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberi izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya, selanjutnya pengawasan beralih ke kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut. Dari keseluruhan prosedur keimigrasian yang ditetapkan, perlu diketahui bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif.

SUMBER : blogspot.com

The post Pengertian Keimigrasian appeared first on Biro Jasa Pembuatan Paspor Kilat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi

citrarajawijaya — Fri, 31 Aug 2018 16:46:07 +0000

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi Kelas II Karawang adalah unit pelaksana teknis di bidang Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Kantor Imigrasi kelas II Karawang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat di bidang Keimigrasian, Kantor Imigrasi kelas II Karawang mempunyai tugas :

Melaksanakan tugas Tata Usaha dan Rumah Tangga di Kantor Imigrasi, dengan fungsi sebagai berikut :
- Melakukan urusan kepegawaian;
- Melakukan urusan keuangan;
- Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
Melaksanakan tugas di bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian (INFOKIM), dengan fungsi sebagai berikut :
- Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian dan penyebaran Informasi Keimigrasian;
- Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.
Melaksanakan tugas Lalu Lintas dan Status Keimigrasian (LALINTUSKIM), dengan fungsi sebagai berikut :
- Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali;
- Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia;
- Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan.
Melaksanakan tugas Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM), dengan fungsi sebagai berikut :
- Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing;
- Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM R.I
NOMOR M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010
TANGGAL 30 DESEMBER 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 30 DESEMBER 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 528

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Pasal 529
Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.

Pasal 530
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan di bidang imigrasi;
pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi;
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi;
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; dan
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.14.PR.07.04 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.03.PR.07.04 TAHUN 1991
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BAB I
Kedudukan Tugas, Fungsi, Klasifikasi dan Eselonisasi Khusus

Pasal 4A
Eselonisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus adalah sebagai berikut :

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus adalah Jabatan Eselon II b.
Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus adalah Jabatan Eselon III b.
Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus adalah Jabatan Eselon IV b.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TERMASUK KANTOR IMIGRASI I KHUSUS

Pasal 25 a
KANIM Kelas I Khusus terdiri dari :

Bagian Tata Usaha;
Bagian Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
Bidang Pendaratan dan Izin Masuk.

Pasal 25 b
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga KANIM

Pasal 25 c
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 4 b, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

Melakukan urusan kepegawaian;
Melakukan urusan keuangan;
Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 25 d
Bagian Tata Usaha terdiri dari :

Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
Sub Bagian Keuangan;

Pasal 25 e

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan KANIM sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan KANIM berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 25 f
Bidang Informasi dan Surat Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 25 g
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 f, Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai fungsi :

Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebaran untuk penyelidikan keimigrasian;
Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

Pasal 25 h
Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian terdiri dari :

Seksi Informasi Keimigrasian;
Seksi Sarana Komunikasi Keimigrasian.

Pasal 25 i

Seksi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka kerja sama tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian;
Seksi Sarana Komunikasi Keimigrasian mempanyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta melakukan penggunaan pemeliharaan sarana komunikasi.

Pasal 25 j
Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan di bidang lalu lintas dan status peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 25 k
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 j, Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian mempunyai fungsi :

Melakukan pemberian dokumen perjalanan , izin berangkat dan izin kembali;
Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia;
Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti – bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan.

Pasal 25 l
Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian terdiri dari :

Seksi Keimigrasian
Seksi Status Keimigrasian

Pasal 25 m

Seksi Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan urusan perizinan pemberian Surat Perjalanan RI, izin masuk/keluar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Seksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan urusan penyaringan, penelitian, penyelesaian permohonan izin tinggal, alih status izin keimigrasian dan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan keimigrasian dalam rangka kelengkapan permohonan pewarganegaraan.

Pasal 25 n
Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 o
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 n, Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai sifat :

Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing;
Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

Pasal 25 p
Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari ;

Seksi Pengawasan dan Keimigrasian;
Seksi Penindakan Keimigrasian.

Pasal 25 q

Seksi Pengawasan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing.
Seksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggaran keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 r
Bidang Pendaratan dan Izin Masuk mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan keimigrasian terhadap setiap orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia melalui tempat Pemeriksaan Imigrasi di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 s
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 r, Bidang Pendaratan dan Izin Masuk mempunyai fungsi :

Melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan oleh setiap orang yang masuk/keluar wilayah Indonesia.
Melakukan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang akan meninggalkan atau masuk wilayah Indonesia.
Melakukan penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 25 t
Bidang Pendaratan atau Izin Masuk terdiri dari :

Seksi Unit A;
Seksi Unit B;
Seksi Unit C;

Seksi Unit A mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan, pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk serta penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang masuk/keluar wilayah di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seksi Unit B mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan, pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk serta penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang masuk/keluar wilayah di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seksi Unit C mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan, pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk serta penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang masuk/keluar wilayah di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUMBER : imigrasi.go.id

The post Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi appeared first on Biro Jasa Pembuatan Paspor Kilat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.